SEMARANG (KRjogja.com)- Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Unisbank Semarang menggelar pendidikan anti korupsi di SMA Islam Sultan Agung Semarang, Sabtu (13/2) diikuti 50 pelajar SMA tersebut dengan pemateri 5 lima mahasiswa hukum Unisbank.
“Acara ini merupakan kegiatan keduakalinya setelah sebelumnya juga dilakukan di SMA Negeri 8 Semarang. Tema pendidikan anti korupsi adalah persoalan mafia peradilan, khususnya dalam bidang pelangggaran lalu lintas” ujar Abdullah Abbas, koordinator program pendidikan anti korupsi.
Menurut Abbas, banyak terjadi pelanggaran lalu lintas diselesaikan melalui jalan “damai”. Dengan memberikan uang Rp 25 ribu sampai Rp 50 ribu rupiah kepada petugas, maka pelanggaran dianggap selesai. Ini jelas tidak sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Umum. Pelaku pelanggaran dalam bidang lalu lintas tidak mau susah payah untuk datang ke pengadilan sesuai dengan mekanismenya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab semakin suburnya mafia peradilan dalam bidang lalu lintas” ujar Abbas.
Hal senada disampaikan mahassiswa FH Unisbank lainnya, Muhammad Fauzan Niiami. Dalam penyampaian materi, dirinya mengharapkan munculnya kesadaran para pelajar agar memahami hukum dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk menyuap petugas jika melakukan pelanggaran lalu lintas. Fauzan juga menyampaikan trik dan strategi menghadapi petugas kepolisian jika melakukan tilang tidak sebagaimana diatur dalam hukum.
Karman Sastro, Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unisbank Semarang yang melakukan supervisi terhadap program ini menuturkan, program ini bagian dari pengembangan kurikulum pendidikan hukum dengan metode Clinic Legal Education (CLE). Mahasiswa hukum harus lebih banyak belajar praktek daripada belajar teori dalam kelas. Ini untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa.
Dekan Fakultas hukum Unisbank Dr Safik Faozi SH MHum menjelaskan, kegiatan serupa akan terus dilakukan terhadap pelajar SMA di Kota Semarang. Dalam semester ini masih ada 3 sekolah yang nantinya diberikan pendidikan hukum anti korupsi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan melakukan pendidikan terhadap komunitas ibu-ibu yang tergabung dalam PKK di kelurahan- kelurahan. Bahkan akan disediakan konsultasi hukum Cuma-cuma nantinya.(Sgi)
Sumber : Kedaulatan Rakyat
