previous arrow
next arrow
Slider

BERITA TERKINI

FSH UIN Jakarta Gandeng ILRC dan IDLO, Gelar Pelatihan Paralegal

Bintaro, Berita UIN Online—Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta bekerjasama dengan The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dan Creating a Culture of justice (IDLO) menggelar pelatihan paralegal tingkat dasar di Hotel Citra Dream, Bintaro. Pelatihan yang dijadwalkan berlangsung selama empat hari, Kamis-Ahad (11-14/07) tersebut, diikuti peserta yang merupakan delegasi-delegasi yan berasal dari berbagai macam LBH di daerah Banten dan Jakarta. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum FSH, Muhamad Maksum mewakili Dekan hadir untuk membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa dari jajaran pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra kerjasama, ILRC dan IDLO yang telah memberikan kepercayaan kepada FSH UIN Jakarta untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Tak lupa pula segenap tim, dosen, para delegasi dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya pelatihan paralegal kali ini, kami semua berharap mendapatkan manfaat dan hasil yang terbaik,” pukas Maksum. Ditambahkannya, selaku pimpinan, sangat berharap kerjasama yang terjalin dengan ILRC dan IDLO tidak hanya pada acara tersebut semata, namun harus terus berlanjut dalam kegiatan-kegiatan positif lainnya. Di tempat yang sama, Direktur ILRC Uli Parulian Sihombing, dalam pemaparannya mengatakan, pelatihan paralegal tingkat dasar ini dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan, antara lain bantuan hukum struktural, bantuan hukum gender struktural dan pendidikan hukum klinis. “Bukan hanya untuk...

Read more

Aliansi Paralegal Lampung Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Gratis

Bandar Lampung (Lampost.co): Aliansi Paralegal Lampung memberikan konsultasi dan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Program tersebut disosialisasikan lewat agenda yang bertajuk Street Law yang di gelar di Area Car Free Day, Minggu, 13 Oktober 2019. Ardi Ketua Pelaksana Street Law mengatakan agenda tersebut merupakan upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat Bandar Lampung. Hal itu dilakukan dengan mensosialisasikan bantuan hukum cuma-cuma yang diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum (OBH). "Paralegal yang berasal dari sejumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yakni, bermaksud untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bantuan hukum adalah hak bagi setiap warga negara yang telah dijamin di dalam konstitusi," ujar Ardi dalam rilis yang diterima Lampost.co. Sejumlah OBH yang dimaksud yakni LBH Bandar Lampung, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, Jaringan Apik Lampung, LBH SI dan BKBH Fakultas Hukum Unila. Ia juga menjelaskan hal itu dilakukan karena bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal itu dalam rangka mewujudkan Mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan. "Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa...

Read more

Menerima Tulisan Jurnal Keadilan Sosial No.1/2019 “Paralegal dan Akses Keadilan di Indonesia”

Sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum, istilah Paralegal tidak ditemukan dalam satu-pun peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengakuan peran mereka dalam memberikan bantuan hukum berasal dari komunitasnya sendiri. UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengakui peran paralegal, dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum, yang direkrut dan dididik oleh organisasi bantuan hukum. UU ini merupakan jawaban dari beragam kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) sekaligus hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial). Pada tatanan sosiologis, praktek keparalegalan telah berlangsung sejak tahun 1990an, dengan beragam penggunaan istilah seperti “pedamping”, “pekerja sosial”, atau “paralegal komunitas” dan bekerja berdasarkan issue-issue spesifik dari Lembaga yang memfasilitasinya, seperti paralegal buruh, paralegal hutan, paralegal gambut, paralegal desa, paralegal masyarakat adat atau paralegal perempuan dan anak. Keberagaman paralegal ini dapat diklaster menjadi 4 kategori yaitu (1) Paralegal Komunitas; (2) Paralegal di OBH; (3) Paralegal Kantor Hukum; dan (4) Paralegal sebagai bagian dari program pemerintah. Keberagaman paralegal ini menyebabkan terdapat kesulitan dalam mendefiniskan paralegal, tugas dan fungsinya. Disisi lain, khususnya di kalangan profesi hukum, terdapat kekhawatiran paralegal akan seperti pokrol bamboo yang bersifat kontraproduktif dengan tujuan pemberian bantuan hukum. Untuk mengatur lebih lanjut...

Read more

OPINI

ARTIKEL

PENELITIAN

BAHAN AJAR

BUKU DAN JURNAL

PHOTO & VIDEO GALLERY

Street Law Anti Korupsi

Street Law Anti Korupsi

Street Law Anti Korupsi

Street Law Anti Korupsi
Pameran Buku-Buku Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Penyerahan Kenang-Kenangan
Kuliah Umum Pengalaman Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam Mengelola Keberagaman
Kuliah Umum Mengelola Keberagaman Indonesia
Diskusi  Publik Tentang Prinsip Dan Panduan PBB Mengenai Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana
Diskusi dengan peserta Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa FH Universitas Muria Kudus.
Pelatihan Monitoring Hak Asasi Manusia
Pelatihan Paralegal Untuk Pendamping Anak Jalanan
Peserta Workshop dalam rangka mempersiapkan simposium nasional tentang pendidikan hukum klinik Pada tanggal 25 Maret 2011 bertempat di Jakarta, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) atas dukungan Open Society Justice Initiative (OSJI)
Workshop Pengembangan Alat Evaluasi Kurikulum Fakultas Hukum Dengan Indikator Keadilan Sosial yang diselenggarakan oleh ILRC Surabaya, 27 Februari – 01 Maret 2011

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.