(Jakarta, 13/08/2018) – The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) menggelar pelatihan sistem pendokumentasian kasus organisasi bantuan hukum (OBH) pada 12-13 Agustus 2019 di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan setidaknya 25 OBH yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi di Jabodetabek. Diketahui minimnya pengetahuan sistem manajemen pendokumentasian kasus membuat sebagian OBH enggan melakukan proses verifikasi dan akreditasi. Untuk itu upaya peningkatan kapasitas manajemen dan administrasi pendokumentasian kasus menjadi hal penting.
Seperti yang dijelaskan oleh Uli Parulian Sihombing selaku direktur ILRC, bahwa program pelatihan ini merupakan buah kerjasama antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Asosiasi APIK Indonesia, untuk memperluas akses keadilan kepada masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah pelatihan untuk Organisasi Bantuan Hukum.
“Proses verifikasi dan akreditasi memerlukan waktunya panjang dan banyak persyaratan, berdasarkan UU Bantuan Hukum dan Peraturan pelaksananya. Persyaratannya sangat banyak untuk Organisasi Bantuan Hukum. Salah satunya adalah syarat administrasi, misalkan untuk pendokumentasian surat kuasa, pendokumentasian kelengkapan litigasi dan sebagainya,” ujar Uli. Lebih lanjut menurutnya, “Pelatihan ini tentu tidak hanya ada semacam pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis, terutama dalam pendokumentasian kasus. Kemudian juga ada proses pembelajaran dari pelatihan ini. Karena benefit dari pelatihan ini tidak hanya untuk OBH, tapi juga untuk masyarakat, terutama para pencari keadilan. Sehingga kualitas pelayanannya meningkat, tegas Uli dalam sambutan pelatihan.
Sebelum memasuki ke materi pelatihan, Verawati selaku Fasilitator, mengajak para peserta untuk memperkenalkan diri sekaligus membuat gambar harapan dan kehawatiran terhadap pelatihan ke depan. Ecy Tuasikal, salah satu peserta perwakilan dari LBH, dia menggambar seekor burung. Yang menjelaskan latar belakang mengapa dia menggambar hal itu, karena OBH ini adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kawan-kawan, yang pada prinsipnya manusia itu harus bebas.
“Burung itu harus bebas, dia bebas, tapi pada habitatnya. Dia tidak bisa terbang jauh. Kebebasan ini dalam artian begini, ketika kita menangani persoalan, kasus yang kita hadapi, ketika kita misalnya dengan Polisi atau dengan apa, jangan kita ikuti kemauan Polisi. Kita harus betul-betul memperjuangkan orang yang kita perjuangkan ini. Jadi kita bebas. Kita tidak terikat, bukan saja dengan syarat formal, tetapi kita betul-betul memperjuangkan hak-hak orang yang kita perjuangkan, ujar Ecy.
Lanjutnya, “Harapan dalam pelatihan ini tentu sama dengan Kawan-kawan yang lain, kita bisa meningkatkan akreditasi lembaga. Kemudian kekawatiran saya syarat-syarat untuk membela orang-orang yang harus dibela itu agak rigid. Kita mau membela harus SKTM dulu, dan segala macam. Takutnya di kemudian hari syarat-syaratnya akan lebih gila lagi,” ungkap Ecy selaku perwakilan LBH yang konsen pada isu-isu buruh.
Kegiatan yang dilakukan selama 2 hari tersebut menjelaskan banyak materi penting soal Standard Akreditasi dan Verifikasi OBH yang diwakili oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Sharing Pengalaman verifikasi-akreditasi OBH diwakili Lembaga Bantuan Hukum, Prinsip prinsip Pendokumentasian Kasus dan Sistem Pendokumentasian Kasus OBH dari perwakilan LBH Jakarta.
Pelatihan ini ditutup oleh Siti Aminah Tardi, selaku Program Manager, yang berharap kedepan alumni pelatihan ini khususnya LBH-nya lolos verifikasi dan akreditasi. “Saya berharap juga kalaupun tidak lolos verifikasi tidak masalah, tapi minimal menerapkan sistem pendokumentasan kasus dengan baik di Lembaganya,” tutur Siti dalam penutupan pelatihan. {RB)
